Hukuman Mati Bandar Narkoba

Jakarta – Mengamati beberapa pemberitaan media massa nasional dan media massa internasional terutama media online, sehari setelah pelaksanaan eksekusi mati dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menimbulkan pro dan kontra atas eksekusi mati tersebut. Sebagian yang bersikap kontra mangajak boikot Bali dan mendorong agar PM Tony Abbott bersikap lebih keras terhadap Indonesia.

Namun, sebagian pihak yang pro menilai ajakan itu sebagai sikap munafik, karena seharusnya tidak hanya Indonesia yang diboikot, namun juga semua negara yang masih menerapkan hukuman mati seperti AS, Thailand, Tiongkok, Singapura, India, dan juga Mesir. Bahkan seorang ekonom Australia, Tim Harcourt menilai ide boikot Bali atau Indonesia justru hanya akan memperparah keadaan dan mengancam ekonomi Australia, mengingat terdapat sekitar 2.500 eksportir Australia yang menjual produknya ke Indonesia, dan angka itu terus bertumbuh.

Menteri Pertanian Australia Barnaby Joyce mengatakan, pihaknya mendorong berbagai pihak untuk melakukan kajian terbuka terkait hukuman mati di Australia. Hal tersebut didasarkan atas pandangan sebagian besar warga Australia yang tetap mendukung adanya hukuman mati. Terkait penarikan duta besar, Barnaby mengatakan, langkah diplomatik tersebut dinilai sebagai tindakan teknis untuk memanggil duta besar guna melakukan konsultasi. Sementara itu, beberapa analis politik di Australia menilai kebijakan penarikan duta besar tersebut akan menjadi bumerang bagi Pemerintah Australia karena Australia lebih memerlukan Indonesia daripada Indonesia memerlukan Australia.

PM Australia Tony Abbott mengecam tindakan eksekusi mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran karena dinilai kejam dan tidak perlu dilakukan. Sementara itu, Menlu Julie Bishop menegaskan bahwa akan ada dampak diplomatik bagi Pemerintah Indonesia pasca pelaksanaan eksekusi mati. Sedangkan Pemimpin oposisi Partai Buruh Bill Shorten mengecam Pemerintah Indonesia yang dinilai telah merampok kehidupan terpidana mati dan menjadikan tindakan eksekusi mati tersebut sebagai legitimasi dalam memperkuat hukum Indonesia. Terkait hal tersebut, Pemerintah Australia menarik Duta Besar Australia untuk melakukan konsultasi dan mempersiapkan pengumuman ketidaksenangan terhadap eksekusi mati tersebut.

Sekitar awal April 2015 di Canberra, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, pembentukan satgas anti narkoba sebagai upaya untuk memerangi penyebaran dan penggunaan narkoba yang sudah mencapai tahap epidemi di Australia. Satgas tersebut memiliki kewenangan dalam pemberantasan penggunaan, penjualan, pembuatan dan impor narkoba di Australia. Sementara, Menteri Kehakiman Michael Keenan mengatakan selain dengan kewenangan tersebut, satgas akan mengawasi perkembangan dari dampak penggunaan dan permintaan narkoba di Australia.

Sementara itu, Wakil Menlu Brasil Sergio Franca Danese mengatakan, Pemerintah Brasil menyatakan keterkejutannya atas eksekusi mati terhadap warganya Rodrigo Gularte oleh Pemerintah Indonesia, dan akan mengevaluasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Sebelumnya, pada Januari 2015 warga Brasil lainnya, Marco Archer Cardoso Moreira yang juga mengeksekusi mati karena kejahatan serupa, Brasil telah menarik Dubesnya.

Presiden Prancis Francois Hollande mengancam akan men-down grade level diplomatik Indonesia-Perancis setingkat Kuasa Usaha di kedua Perwakilan akreditasi, seiring ketegasan RI untuk segera mengeksekusi mati Serge Atlaoui yang terkait narkoba. Sementara, pihak keluarga Atlaoui juga menggalang simpati kepada Presiden Hollande maupun perwakilan Uni Eropa guna menyelamatkan Serge Atlaoui dari ancaman eksekusi di Indonesia. Senada dengan itu, Menlu Prancis, Laurent Fabius menyatakan bahwa “coersive diplomacy” akan terus diupayakan guna membebaskan warganya dari hukuman mati

 

sumber. detik.com